Dr. Anatona Gulo (Peneliti Perbudakan Indonesia)

Selat Melaka Dahulu dan Kini..

Diam-diam, Semenanjung Malaka tidak hanya bercerita mengenai jalur internasional saja. Atau pelabuhan intenasional. Namun, selat yang berbatasan dengan Aceh tersebut sangat terkenal dengan perdagangan orang, yang dikalim sebagai budak.

”Bahkan boleh dibilang, perbudakan termasuk ”komoditi” yang laku,” ujar Dr. Anatona Gulo M. Hum peneliti yang mengkhususkan dirinya pada perbudakan di sepanjang Pantai Sumatra.
Kata ”komoditi” digunakan karena bandar Selat Malaka memang jadi pusat perbudakan pada masa itu. Ia lah menjadi sentral semananjung. Bahkan dunia. Dengan banyaknya berdatangan orang asing selain Melayu. Tengok saja Bangsa Portugis, Inggris, Perancis, Arab, Cina dan Belanda punya rekam jejak yang tak terhapuskan.

Malaka memang strategis. Ia diuntungkan oleh letaknya yang berada antara dua peradaban besar masa lalu Arab, India dan Cina. Tidak ada jalan pintas ketika orang Cina akan ke Arab atau ke India.

Keuntungan kedua, kata Anatona, selama setahun angin berganti selama enam bulan. Dulu seluruh kapal digerakkan oleh angin. Jadi, siapapun yang melakukan perjalanan harus memperhitungkan angin ini. Mereka tidak akan gila kalau angin mengarah ke utara lalu mereka akan berangkat ke selatan dan sebaliknya.

Situasi ini menyebabkan apa yang disebut Anatona sebagai Teori Ketergantungan. ”Agak mirip dengan Indonesia sekrang,” katanya, ”kita masih bergantung pada Amerika atau Jepang untuk beberapa hal. Begitu juga Selat Malaka dulunya. Ketergantungan pedagang terhadap Selat Malaka, mau tak mau menjadikannya bandar terbesar di Asia Tenggara.

Manang jadi rajo, kalah jadi budak

Menurutnya, cerita budak tidak hanya terkenal di Amerika saja. Budak merupakan persoalan universal, katanya. Tidak hanya sekarang tapi juga dulu.

Dalam pandangannya ada dua persoalan kenapa perdagangan budak terjadi. Pertama, dalam agam strata budak itu dikenal. Misal dalam hindu ada kasta paria. ”Dalam Islam ada nama Bilal. Budak yang azan pertama kali di Madinah,” kata Anatona.

Di beberapa suku, strata budak juga dalam sejarah. Di Batak di sebut Hatoban, Jabolan (dibagi dalam enam tingkatan) dalam istilah Batak Simalungun, Namora-mora menurut lidah orang Tapanuli dan Sawuyu dalam bahasa Nias.

Di Minangkabau tidak disebutkan dengan tegas istilah budak. Namun, masyarakat Minangkabau yang bermukim di kerisidenan Padangsche Bovenlanden, menggunakan istilah laci untuk budak dalam arti sesungguhnya. Dua kategori lain juga ada di Minangkabau. Pertama, budak pusako. Artinya budak yang diwariskan secara turun temurun dan kamanakan di bawah lutuik. Jenis terakhir di sebut Anatona sebagai strata budak paling rendah di banding yang lainnya.

Menariknya budak di Minangkabau terbagi atas lima afdeeling (wilayah administrasi setingkat Kabupaten) masing-masing, Tanahdata, Agam, Batipuah, X Koto dan Limapuluh. Pada 1976, Budak yang tercatat tak kurang dari 5893 orang.

Angka ini didapat dari hasil catatan Belanda yang telah menerapkan UU Pembebesan Budak pada 1860. Tapi, di Minangkabau baru terjadi pembebasan budak 16 tahun sesudahnya. Belanda membayar 60 gulden setiap budaknya karena mereka yang juga menerima pajak ketika juak beli budak berlangsung.

Budak berubah menjadi komoditas, dianggap barang, juga dengan alasan ada pekerjaan yang tidak semua orang mau melakukannya. Terlebih di sepanjang semenanjung Melayu. Sifat orang melayu jelas tidak suka kerja keras dan kasar. Maka, untuk kerja kasar itulah dicari budak-budak.

Dari penelitiannya, budak di dapat dari berbagai cara. Ada yang melakukan penculikan bagi penduduk sepanjang pantai timur, mulai dari Filipina (Moro), Pantai Timur Pasaman (natal), Kalimantan Timur, Riau dan Myanmar. “Gilanya, pernah ada catatan Belanda yangmenuliskan bahwa barang hasil hutan dan manusia di pak dalam satu kotak,” katanya sambil geleng-geleng.

Bisa juga terjadi melalui perang antar kampung atau nagari seperti yang terjadi di Nias dan Minangkabau. Siapa yang menang akan jadi raja sedangkan yang kalah akan jadi budak. Bukan tak mungkin, katanya, perang paderi yang merambah Batak juga menghasilkan budak dari serbuan-serbuan tentara paderi.

Ada juga yang melakukan tipu-tipu seperti saat ini dijanjikan gaji yang besar. “Di Batak dan Nias, para pencari budak bisa mendapatkan orang dengan membayar beberapa kotak tembakau atau candu,” kata Anatona.

Begitu juga di seluruh pelabuhan yang ada di pesisir barat (pesisir selatan, Tiku Pariaman, dll) melakukan perdagangan budak. Dari pesisir timur dan barat itulah para budak di bawa ke pusatnya, Selat Malaka.

Dalam penjualan budak dibedakan oleh jenis kelamin dan usia. Budak paling mahal adalah perempuan belia di bawah 20-an. Harganya bisa mencapai 100 gulden. Jadi, jangan heran kalau penculikan perempuan untuk dijadikan budak seperti tema dalam film Merantau yang sedang diputar di bioskop, tetap ada. Bahkan, Menurut US Department of State Trafficking in Person Report 2004, Indonesia diindikasikan sebagai negara transit dan tempat tujuan trafficking manusia. “Laporan lain menyebutkan bahwa diperkirakan sebanyak 205 dari 5 juta pekerja migran Indonesia adalah hasil trafficking,” katanya sambil mengutip sebuah laporan.

Ini tiada bedanya yang sama temukan dalam India Office Records series R/9. Sebuah dokumen penting yang sempat dinyatakan hilang, tapi akhirnya bisa ditemukan kembali.
Menurutnya, sebagian isi dokumen itu menyangkut soal perdagangan perempuan Indonesia, terutama perempuan dari Batak, Bali dan Nias.

Bahkan dalam satu nota transaksi disebutkan dengan jelas harga dan asal perempuannya, Malacca 13th November 1798. This is to certify that Naqueda Kahoel/a Malay/ has sold to Anna Nonnis/ a … woman/ a Batta slave girl named Sismina for the sum of 38 Spanish Dollars. Lengkap dengan mata uangnya. Tapi ini bisa berbeda-beda, kata nanatona. Tergantung masa dan dengan siapa melakukan transaksi. Kalau Belanda yang melakukan perdagangan maka mata uangnya gulden tapi kalau Portugis, transaksi terjadi menggunakan mata uang rial.

Budak Hitam diasingkan, Budak Melayu diintegrasikan

Yang membedakan budak kulit hitam dengan budak di Asia adalah budak melayu diintegrasikan kepada masyarakat. Diizinkan tinggal dalam komunitas masyarakat.
Meski dalam kehidupan sehari tetap saja ada pembedanya. Di antaranya bentuk rumah. Misalnya tangga dari bambu atau atapnya tidak bergonjong tapi mirip bungkus nasi pakai daun pisang. Anak tangga genap dari bambu adalah milik budak. Itu baru budak yang hidup di masyarakat suku.

Di kota, para budak hidup dengan tuannya. Haknya juga lebih kuat. Bahkan seorang budak memiliki pengacaraa yang dibayar khusus untuk mendampingi di pengadilan. “Walau akhirnya budak itu kalah tapi yang jelas ia dapat perlindungan hukum yang pasti,” kata anantona menceritakan seorang budak yang dikawal ke pengadilan oleh pengacara karena kasus menusuk tuannya.

Di kota, budak harus dilaporkan atau diregristrasi. Budak juga dikenakan pajak. Setiap pembelian seorang budak sebanyak 30 gulden, pemilik mesti membayar pajak sebanyak 5 gulden.

Selain itu mereka juga hidup di pelabuhan dan perkebunan. Perusahaan EIC (English East Indian Company) menunjukkan sebuah dokumentasi yang berisi ribuan hudak yang diambil dari Afrika bekerja di perkebunan lada dekat di Fort Malborough pada akhirr Abad 17.

“Namun, umur budak ini hanya berkisar 30-40 tahun. Saking kerasnya mereka bekerja,” kata Anatona.

Di pelabuhan, selain tempat jual beli budak juga dijadikan kuli. Selain itu, budak perempuan juga dijadikan istri atau prostitusi. “Sultan Aceh tergila-gila dengan perempuan Nias,” kata Anatona. Walau untuk selir, simpanan atau gundik.

Cina menjadi ras yang paling banyak melakukan “kawin kontrak” dengan para budak. Tetapi mereka tidak mau memilih orang Melayu karena persoalan agama. Mereka tidak mau lebih dulu masuk Islam seperti yang disyaratkan seluruh pemilik budak apabila akan mengawini budaknya.

Para budak juga senang kawin dengan orang bebas karena ada peraturan, apabila seorang budak kawin dengan orang bebas maka anaknya tidak menjadi budak lagi.

Namun, Budak Melayu juga tidak mendapatkan segalanya untuk bersanding dengan pemiliknya. Dalam masyarakat suku, budak tidak diperbolehkan ikut dalam rapat adat. Paling-paling hanya menunggu di luar halaman atau menjadi pengangkut piringh, gelas, dll.

Kemudian, mereka tidak pula mendapat hak politiknya. Hak berbicara di depan umum, menyatakan pendapat, dll, tidak dipunyai budak. Begitu juga ketika mereka pergi mencari pekerjaan lain, mereka tidak akan mendapatkannya sebelum izin dari pemilik.

Meski begitu, Anatona tidak mencatat adanya perang atau kerusuhan yang dilakukan para vudak selama masa penelitiannya. Upaya agar tidak terlalu merendahkan si Buruh di mata tengah masyarakat merupakan jalan keluar terbaik perbudakan masa itu. (S Metron M)

http://www.padang-today.com/?today=persona&id=86

Penulis :

Dr. Anatona Gulo, Dosen Fakultas Sejarah UNAND tinggal di Bukit Mata Air daerah Limau Manis.

Satu Tanggapan

  1. penelitian yg luar biasa. klo blh tau sumbernya dr mana..? disejarahkan ga dijelasin seperti ini.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: