KPUD NIAS SELATAN MENZOLIMI BAPAK HADIRAT MANAO

Hadirat Manao - Denisman Buulolo

Pidana thd Hadirat adlh UU Sisdiknas yg keluar thn 2003 pdhal Hadirat lulus th 2001 (blm ada UU) yaitu menggnkn gelar dr perg.tinggi yg tdk memenuhi syarat. dipidana penjara paling lama 5 thn. vonisnya hny hkman percobaan (tdk msk penjara). malah di Pngdln Tinggi bebas murni. sdgkn syrat kpu bunyinya ‘ancaman 5 thn atau …lebih’ dan bunyi uu sisdiknas ‘dipidana penjara paling lama 5 thn’. jelas beda kan..? sgt sarat muatan politik.Putusan 04 Mahkamah Konstitusi yg menguji Pasal 58 huruf f UU 32/2004 jg mengamanatkan bhw psl ini tdk bisa dilihat hny scr harafiagh tp ditelusuri roh semangat tjuan dibuat psl tsb. ancaman itu terbukti atau tdk, sama dg tuntutan jaksa atau tdk, sama dgn vonis pgdln atau tdk ?. Bila vonis sdh keluar maka tuntuan jaksa… dan ancaman UU sdh gugur, yg dipkai adalah kptsn vonis pgdln. jg hrs dilihat pidana yg dilakukan apa, koerupsi, pembunuhan ato hnya pidana ringan.
alasan kpu Nisel sgt mengada-ada, ktnya Hadirat tdk memenuhi syarat. PN Gsitoli, Pengdln TUN Mdn mgtakan memenuhi syarat. dan yg jd soal mslh hukumagn percbaan dr perg tinggi yg tdk memenuhi syarat. Sepintar apkh org kpu Nisel itu mnfsrkn hkm atau ada persoalan pribadi. klo kpu jujur dgn 2 kptsn pengdln itu sdh slsai mslh.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Tahun 2004 Pasal 56 f UU Nomor 32 thn 2004 atau PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 13 TAHUN 2010 pasal 9 f.
f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL Pasal 68
(2) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 13 TAHUN 2010.
Pasal 9
f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Pasal 10
f. surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga/negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf k;
g. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g;

Pasal 39
KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota setelah menerima surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 38, segera melakukan penelitian persyaratan administrasi dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap pasangan calon, dengan ketentuan.

Sangat jauh berbeda dengan masalah Syafri Chap di tebing Tinggi

Kutipan Keputusan MK thdp KPUD Tebing Tinggi dan Hukuman Pidana HM Syafri Chap dimana Putusan PN, PT dan MA sama.

Bahwa kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait Pemilukada yang dilakukan Termohon/KPUD tersebut dilakukan dengan cara:
a. Termohon secara sengaja/sadar dan melawan hukum telah membiarkan seorang Calon Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi, Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama H. Mohammad Syafri Chap yang sedang menjalani hukuman penjara percobaan selama 1 tahun dan 6 bulan, tepatnya hukuman pidana tersebut harus dijalani olehnya pada tanggal 11 November 2009 hingga 11 Mei 2011. (vide, Bukti P-IV), jadi bagaimana mungkin orang yang sedang menjalani hukuman pidana dapat diloloskan oleh Termohon sebagai seorang calon kepala daerah untuk dipilih di Kota Tebing Tinggi;
b. Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Sdr. H. Mohammad Syafri Chap ini termasuk tindak pidana berat yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh calon kepala daerah manapun di negeri ini yaitu Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (vide Bukti P-V);
c. Bahwa secara hukum Sdr. H. Mohammad Syafri Chap seharusnya tidak dapat ditetapkan oleh Termohon sebagai Calon Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi untuk mengikuti Pemilukada Kota Tebing Tinggi periode 2010-2015 karena syarat pencalonannya bertentangan dengan syarat wajib
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor 160/Pid.B/2006/PN TTD, tanggal 7 September 2006, Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 40/Pid/2007/PT MDN, tanggal 20 Maret 2007, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 356K/Pid.Sus/2008, tanggal 4 Juni 2008,

Seperti diketahui dan dibenarkan Panmud Pidana PN Tebingtinggi, Eri Abas Syahputra SH bahwa HM Syafri Chap oleh Mahkamah Agung dihukum percobaan 1 tahun 6 bulan dalam perkara tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan barang inventaris rumah Ketua DPRD Tebingtinggi tahun l999-2004 sebagaimana putusan MA RI Nomor 356 K/Pidsus/tanggal 24 Januari 2008.
Putusan MA tersebut merupakan menguatkan putusan pengadilan di bawahnya. Sebab, mulai dari PN Tebingtinggi dan Pengadilan Tinggi Medan hingga Mahkamah Agung, HM Syafri Chap dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sehingga dihukum percobaan 1 tahun dan 6 bulan tapi tidak ditahan, tambah Eri Abas.
Sumber : http://hariansib.com/?p=126356

pada pasal 39 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 13 TAHUN 2010 TUGAS KPUD Nisel adalah : ‘segera melakukan penelitian persyaratan administrasi dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang’

Kalau masalah hukum KPUD Nisel pergi ke Pengadilan Terkait meverifikasi para balon apakah surat keputusannya benar/sah atau tidak. HANYA itu tugasnya BUKAN MENAFSIRKAN HUKUM. itu melampaui wewenangnya atau SUPERBODY.

SUMBER : http://www.facebook.com/profile.php?id=100000359680535&v=photos#!/topic.php?uid=132358240115867&topic=268

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: