Faduhusi Daely : Mutasi Pejabat di Nias Barat Bernuansa Politik Menjelang Pemilukada

Pelaksanaan mutasi hampir seluruh camat dan Eselon II dan III di Kabupaten Nias Barat yang dilaksanakan Pj Bupati Nias Barat Drs Sudirman Waruwu tanggal 31 Desember 2010  menjadi pembicaraan hangat di kalangan masyarakat dengan nilai cenderung bernuansa politik menjelang Pemilukada di Kabupaten Nias Barat 2 Februari 2011.

Mantan Pj Bupati Nias Barat Fadushusi Daeli SPd menilai mutasi yang dilaksanakan penggantinya Drs Sudirman Waruwu yang dilakukan secara mendadak pada tanggal 31 Desember 2010 sangat tidak profesional dan cenderung like or dislike dan bermuatan politik menjelang Pemilukada di Nias Barat.

“Kita sangat kecewa dengan mutasi yang dilakukan secara mendadak kepada sejumlah Camat dan beberapa Eselon II dan III di Kabupaten Nias Barat,” katanya.

Ketika ia menjabat Bupati Nias Barat, melakukan penempatan pejabat dengan meminimalisasi suka atau tidak suka dan mengedepankan profesionalisme kendati dalam kondisi yang serba kekurangan mengingat PNS yang ada di Nias Barat serba terbatas, akan tetapi apa yang terjadi pada penempatan sejumlah camat dan pejabat Eselon II dan III kepemimpinan Pejabat Bupati Nias Barat yang pada awalnya menggaris bawahi neteralisasi CPNS pada Pemilukada sebagaimana harapan Wagubsu cenderung menjadi corong salah satu calon Bupati Nias Barat.

Wakil Ketua DPRD Nias Barat Drs Evolut Zebua yang dihubungi Jarakpantau, Selasa (4/1) seputar pelaksanaan pelantikan sejumlah Eselon II, III dan Camat di Kabupaten Nias Barat mengatakan, mutasi yang dilaksanakan Pejabat Bupati Nias Barat Drs Sudirman Waruwu sarat dengan muatan politik menjelang pemilukada di Nias Barat 2 Februari 2011.

Dalam pandangan akhir Fraksi Perjuangan Reformasi telah kita sampaikan kepada Pj Bupati Nias Barat bahwa perlu dilakukan penyegaran sejumlah SKPD yang tidak melaksanakan tugas dengan benar, akan tetapi kenyataanya pelaksanaan mutasi sudah diluar tatanan yang diharapkan DPRD Nias Barat.

“DPRD Nias Barat menginginkan Pj Bupati bekerja dengan profesional dan tidak mengangkat guru menjadi pejabat karena sudah ada ketentuan surat edaran Menpan No.4 Tahun 2004 yang menegaskan guru tidak dibenarkan menjadi tenaga administrasi apalagi pejabat,” katanya.

Untuk menjadi Camat harus memiliki ilmu di bidang pemerintahan maka sangat disayangkan adanya pelantikan Camat yang berlatar belakang guru yang belum tentu menguasai ilmu pemerintahan dan kita mendapat informasi bahwa mutasi yang dilakukan Pj Bupati Nias Barat sarat dengan muatan politik menjelang Pemilukada di Kabupaten Nias Barat, tegas Evolut.

http://www.jarakpantau.com/2011/01/05/mutasi-pejabat-di-nias-barat-bernuansa-politik-menjelang-pemilukada/

4 Tanggapan

  1. Waktu Faduhusi jadi Pj Bupati… Bukankah melakukan hal yang seperti itu juga? Like or dislike…..

    • Faduhusi menjabat belum ada pegawai, dya yg angkat semua namun karena SDM byk yg gak memenuhi kepangkatan dan golongan maka dibantu agar bisa duduk bukan Like or dislike…

  2. akan kami usut ijajah palsumu…
    siap-siaplah ke jeruji??

  3. Makanya disetiap daerah dibentuk BPERJAKAT kalo nggak salah ( Badan Pertimbangan Pangkat dan Jabatan ) yang terdiri dari Bupati, Sekda, Inspektorat dan BKD ) jadi sudah ada wadah untuk untuk menyeleksi Calon calon Pejabat yang bakal menduduki Jabatan Esselonnering ,tetapi kalu Top Meneger Egois , memperjual belikan Job , dll, mengabaikan Peraturan Menepan No 03 tahun 200 itulah yang terjadi heboh dimana mana semua orang berasumsi macam macam . .

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: