KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) Pemohon DR. (HC) Hadirat Manao, S.H., M.H di Mahkamah Konstitusi

Legal standing Perkara no.6/PHPU.D-IX/2011, Pemohon : Hadirat Manao dan Denis Bu’ololo Kuasa Pemohon : Ikhwaluddin Simatupang, S.H, M.Hum dan Andi Baroar Nasution, SH, MH Termohon : KPU Kabupaten Nias Selatan

Peristiwa pidana yang dituduhkan kepada Pemohon DR. (HC) Hadirat Manao, S.H., M.H adalah ketika Pemohon DR. (HC) Hadirat Manao, S.H., M.H mencalonkan diri menjadi Bupati Nias Selatan Tahun 2004.

Pemohon DR. (HC) Hadirat Manao, S.H., M.H menggunakan gelar akademik yang menjadi objek pemidanaan sejak tahun 2001, sementara dasar pemidanaan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional baru ada pada tahun 2003, yakni Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003.( Ada kesengajaan memberlakukan UU berlaku surut)

 

Pemohon DR. (HC) Hadirat Manao, S.H., M.H dituntut pidana karena kurang hati-hati menggunakan gelar akademik dari Perguruan Tinggi yang belum memenuhi syarat; sementara hingga saat ini Perguruan Tinggi dimaksud masih menyelenggarakan pendidikan dan mewisuda Sarjana termasuk Sarjana Sosial.

Pemohon DR. (HC) Hadirat Manao, S.H., M.H dipidana 5 (lima) bulan hukuman percobaan .

Hakim Konstitusi harus berbeda menilai kasus-kasus yang dimohonkan dalam Permohonan Mahkamah Konstitusi sebagaimana juga pendapat empat Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar, Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati, dan Hakim Konstitusi Harjono dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010, yang menyatakan :

”   Bahwa benar Mahkamah telah memutus terkait adanya pasangan calon yang tersangkut pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 huruf f UU 32/2004 (vide Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008), namun hal tersebut tidak dapat dipersamakan, karena Pihak Terkait (H.M. Syafri Chap) tidak terbukti secara sengaja menyembunyikan identitas pernah dijatuhi pidana bersyarat, berbeda halnya dengan Pasangan Calon dalam Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 yang menyembunyikan identitasnya. Oleh karenanya adalah tidak tepat jika mempersamakan dengan Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008.”=> [5.11]

Konklusi Putusan Nomor Nomor 4/PUU – VII/2009 tentang norma hukum yang bersifat inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional)  Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU 10/2008 serta Pasal 58 huruf f UU 12/2008 belum memenuhi rasa keadilan bila dihubungkan dengan perbuatan pidana, motiv  perbuatan pidana, peristiwa yang menjadi objek pidana dan vonis yang harus dijalani sebagaimana yang dituduhkan terhadap Pemohon; => [5.12]

Latar belakang permasalahan hukum Prinsipal Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU- V11/2009, Putusan MK RI Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Putusan Nomor 12/PHPU.D – VIII/2010  sehingga tidak dapat mengikuti pendaftaran calon adalah  berbeda dengan pidana yang dituduhkan terhadap Pemohon (DR. (HC).Hadirat Manao,SH,MH, baik bentuk perbuatan, ancaman hukuman maupun masa pidana yang harus dijalankan sebagaimana dalam Tabel paragraf [5.10] Permohonan ini; => [5.13]

Sangat tidak adil apabila Pemohon tidak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Nias Selatan (rights to be candidate) yang hak konstitusional Pemohon dijamin oleh konstitusi, yakni :

a. Pasal 1 ayat (2) berbunyi:

”Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”;

b. Pasal 27 ayat (1) berbunyi:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”;.

 

c. Pasal 28C ayat (2) berbunyi:

“Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”;

d. Pasal 28D ayat (1) berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan hukum yang sama di hadapan hukum” ;

e. Pasal 28D ayat (3) berbunyi:

“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”;=> [5.14]

Tindakan termohon (KPU Nisel) yang tidak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Nias Selatan (rights to be candidate) juga bertentangan dengan Hak Asasi Manusia yang dijamin oleh undang-undang, yakni

a. Pasal 5 ayat (1) UU HAM berbunyi:

” Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum”;

b. Pasal 15 UU HAM berbunyi:

” Setiap orang berhak memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”;

c. Pasal 43 ayat (1) UU HAM berbunyi:

”Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung,       umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Pemohon (DR (HC) Hadirat Manao, SH, MH) didakwa menggunakan gelar kehormatan berupa DR (Doktor) dan Gelar Akademis Sarjana Sosial pada saat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2005 – 2010, tanggal 24 Juni 2005;

Seharusnya terhadap Pemohon  (DR (HC) Hadirat Manao, SH, MH) diterapkan Pasal Pidana Pemilukada sebagaimana Pasal 115 ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi:

” Setiap orang yang dengan sengaja dan mengetahui bahwa suatu surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tidak sah atau dipalsukan, menggunakannya, atau menyuruh orang lain menggunakannya sebagai surat sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).”=> [5.18]

Pasal 115 ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ancaman hukumannya maksimal 18 (delapan belas) bulan sementara ancaman hukuman Pasal 68 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah 5 (lima) tahun :=> [5.19]

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 629/PD.B/2007/PN.Mdn [Bukti P-19], pada halaman 3 angka ke 3 Pemohon (DR (HC) Hadirat Manao, SH, MH) telah menggunakan Gelar Akademis Sarjana Sosial sejak 10 Pebruari Tahun 2001; => [5.20]

Bahwa sejak menggunakan Gelar Akademis Sarjana Sosial sejak 10 Pebruari Tahun 2001 tidak ada yang memberikan teguran kepada Pemohon (DR (HC) Hadirat Manao, SH, MH) atau membubarkan almamater/Perguruan Tinggi tempat Pemohon (DR (HC) Hadirat Manao, SH, MH) memperoleh Gelar Kehormatan dan Gelar Sarjana, apalagi berdasarkan Bukti Pemohon P- 41 serta keterangan Saksi Drs. DJANTAR SIAHAAN selaku Ketua Yayasan Universitas Generasi Muda Medan (UGMM) hingga saat ini UGMM masih menyelenggarakan pendidikan dan mewisuda sarjana termasuk Sarjana Sosial ;=> [5.21]

Berdasarkan Paragraf [5.17] sampai dengan Paragraf [5.21] Permohonan ini, maka dari sejak awal ada upaya sistematis dan terstruktur menghambat Pemohon (DR (HC) Hadirat Manao, SH, MH) untuk menjadi Calon Bupati Kabupaten Nias Selatan; Hal ini diharapkan menjadikan pertimbangan Mahkamah Konstitusi memberikan keadilan dalam perkara ini;=> [5.22]

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 629/PD.B/2007/PN.Mdn [Bukti P-19], maka terbukti perbuatan yang menjadi dasar pemidanaan Pemohon (DR (HC) Hadirat Manao,SH,MH) adalah tidak mengandung unsur ”Sengaja”,  tetapi dikarenakan Pemohon (DR (HC) Hadirat Manao,SH,MH) kurang hati-hati dalam menerima dan menggunakan gelar dan satuan pendidikan yang belum memenuhi persyaratan izin operasional. Kesalahan tersebut semata-mata bukan karena ada pada diri Pemohon (DR (HC) Hadirat Manao,SH,MH) saja melainkan juga adanya pihak lain yang telah memberikan gelar tersebut yakni Universitas Generasi Muda Medan apalagi berdasarkan Bukti P – 41 dan Saksi Pemohon Drs. Jantar Siahaan hingga saai ini Universitas Generasi Muda Medan tetap menyelenggarakan pendidikan;=> [5.23]

Bahwa  Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 473/PD/07/PT.MDN, [Bukti P- 20] yang menyatakan ” Melepaskan Terdakwa DR (HC) Hadirat Manao,SH,S.Sos tersebut dan segala tuntutan hukum (Onslag van rechts vervolging); membuktikan adanya penilaian hakim bahwa Pemohon (DR (HC) Hadirat Manao,SH,MH) tidak memiliki kesalahan  menerima dan menggunakan gelar dan satuan pendidikan yang belum memenuhi persyaratan izin operasional;=> [5.24]

Berdasarkan Pendapat Ahli Hukum Pidana Prof.DR.MAIDIN GULTOM, SH,M.Hum sebagaimana juga Bukti Pemohon P – 44, maka Tindak Pidana sebagaimana dalam Putusan Pidana Pengadilan Negeri Medan Nomor 629/PD.B/2007/PN.Mdn hingga Putusan Kasasi yang dituduhkan terhadap Pemohon DR. (HC) Hadirat Manao, SH., M.H adalah termasuk dalam Katagori Tindak Pidana karena kealfaan ringan apalagi tidak ada pula pihak yang dirugikan akibat pasal yang didakwakan kepada Pemohon (DR (HC.) Hadirat Mano,SH,MH) ;=> [5.25]

Putusan Mahkamah Konstitusi RI melalui Putusan Nomor 4/PUU-VIl/2009, pada Pargraf [3.17.1] huruf a, halaman 76 menyatakan: ” Norma hukum yang terkandung dalam pasal-pasal berbagai Undang-undang yang dimohonkan pengujian dinyatakan sebagai konstitusional bersyarat (conditionally constitutional), yakni dikecualikan untuk tindak pidana yang bersifat kealpaan ringan (culpa levis), maka  telah  terbukti bahwa Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU 10/2008 serta Pasal 58 huruf f UU 12/2008 tidak dapat dijadikan landasan hukum bagi Termohon (KPU Nisel) untuk Tidak Menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan.=> [5.26]

Pendapat Ahli Hukum Pidana Prof.DR.MAIDIN GULTOM, SH,M.Hum sebagaimana juga Bukti Pemohon P – 44 maka berbeda antara ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana ketentuan Pasal 58 ayat (1) huruf f UU No. 12 tahun 2008 dengan ancaman pidana maksimal 5 (lima) tahun sebagaimana yang didakwakan kepada Pemohon(DR.  (HC) Hadirat Manao,SH,MH),  sehingga ketentuan  Pasal 58 ayat (1) huruf f UU No. 12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah Jo. Pasal 9 ayat (1) huruf f Peraturan KPU No. 13 tahun 2010 Tidak dapat diterapkan dalam kasus Pemohon (DR.  (HC) Hadirat Manao,SH,MH).=> [5.27]

Surat Keterangan Nomor : W2.U12/129/SKNII/2010 tertanggal 29 Juli 2010 yang diterbitkan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli,  telah pula membuktikan  bahwa Pemohon DR. (HC) Hadirat Manao, SH., M.H tidak pernah dijatuhi Pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) Tahun atau Iebih dan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.=> [5.28]

Pendapat Ahli Hukum Pidana Prof. DR. MAIDIN GULTOM, SH,M.Hum sebagaimana juga Bukti Pemohon P – 44, maka Putusan Pidana yang tidak mencabut Hak Pilih dan Memilih Pemohon, menjadikan Pemohon masih memiliki Hak untuk menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan;;=> [5.29]

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU- V11/2009 dalam paragraf [3.18] huruf d, yang menyatakan ”…terkait dengan pemilihan umum (Pemilu) dalam hal mana secara universal dianut prinsip bahwa peniadaan hak pilih itu hanya karena pertimbangan ketidakcakapan misalnya karena faktor usia (masih di bawah usia yang dibolehkan oleh Undang-Undang Pemilu) dan keadaan sakit jiwa, serta ketidakmungkinan (impossibility) misalnya karena telah dicabut hak pilihnya oleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (vide Putusan Nomor 11-17/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004). Dalam hal ini, Pemohon tidak pernah mendapatkan pidana tambahan berupa pencabutan hak pilihnya baik hak pilih aktif maupun hak pilih pasif (hak untuk dipilih)” maka Pendapat Ahli  Prof.DR.MAIDIN GULTOM, SH,M.Hum dan Bukti P – 19 sebagaimana disampaikan dalam Paragraf [5.27] Permohonan ini telah membuktikan bahwa Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU 10/2008 serta Pasal 58 huruf f UU 12/2008 tidak dapat dijadikan landasan hukum untuk Tidak Menetapkan Pemohon  sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan; ;=> [5.30]

Saksi WARTAWAN GIAWA dan Saksi MEMORIS WAU pada Persidangan Mahkamah Konstitusi Tanggal 20 Januari 2011 telah memberikan kesaksian bahwa masyarakat luas di Nias Selatan telah mengetahui status Pemohon DR. (HC) Hadirat Manao, SH., M.H  pernah dipidana dengan tuduhan menggunakan gelar  dari Perguruan Tinggi yang belum memiliki izin karena DR. (HC) Hadirat Manao, SH., M.H telah menyampaikan kepada masyarakat luas serta dengan adanya berita media; ;=> [5.31]

Bahwa telah terpublikasinya status Pemohon DR. (HC) Hadirat Manao, SH., M.H pernah dipidana dibuktikan pula dengan alasan Termohon (KPU Nisel) untuk tidak menetapkan Pemohon  sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan ;;=> [5.32]

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010 telah terpublikasinya menjadi syarat penting untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana pendapat empat Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar, Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati, dan Hakim Konstitusi Harjono, yang menyatakan :

”   Bahwa benar Mahkamah telah memutus terkait adanya pasangan calon yang tersangkut pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 huruf f UU 32/2004 (vide Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008), namun hal tersebut tidak dapat dipersamakan, karena Pihak Terkait (H.M. Syafri Chap) tidak terbukti secara sengaja menyembunyikan identitas pernah dijatuhi pidana bersyarat, berbeda halnya dengan Pasangan Calon dalam Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 yang menyembunyikan identitasnya. Oleh karenanya adalah tidak tepat jika mempersamakan dengan Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008.”;=> [5.33]

Sehubungan Paragraf [5.31] sampai dengan [5.33] Permohonan ini dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU- V11/2009 dalam Konklusi Paragraf [4.4] yang menyatakan ” Norma hukum yang terkandung dalam Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU 10/2008 serta Pasal 58 huruf f UU 12/2008 merupakan norma hukum yang bersifat inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional), yaitu tidak konstitusional sepanjang tidak dipenuhi syarat-syarat: ke (iii) yakni dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana maka Kesaksian WARTAWAN GIAWA dan MEMORIS WAU  serta Pengetahuan Termohon telah membuktikan bahwa Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU 10/2008 serta Pasal 58 huruf f UU 12/2008 tidak dapat dijadikan landasan hukum untuk Tidak Menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan ;” ;=> [5.34]

Saksi WARTAWAN GIAWA dan Saksi MEMORIS WAU  dan KAPOLRES NIAS SELATAN telah memberikan kesaksian bahwa Pemohon DR. (HC) Hadirat Manao, S.H., M.H tidak pernah melakukan kejahatan apalagi kejahatan yang dilakukan dengan berulang-ulang ;=> [5.35]

Kesaksian WARTAWAN GIAWA dan Saksi MEMORIS WAU dan KAPOLRES NIAS SELATAN sebagaimana dalam Paragraf [5.35] Permohonan ini tidak dapat disangkal melalui dokumen sah oleh Termohon (KPU Nisel), sementara Pemohon dapat pula membuktikannya melalui Putusan PN. Medan Nomor 629/Pid.B/2007/PN.MDM [Bukti P-19] halaman 31 pada bagian terakhir yang menyatakan bahwa salah satu hal yang meringankan Terdakwa karena Terdakwa belum pernah dihukum;=> [5.36]

Sehubungan Paragraf [5.35] dan [5.36] Permohonan ini dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU- V11/2009 dalam Konklusi Paragraf [4.4] yang menyatakan ” Norma hukum yang terkandung dalam Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU 10/2008 serta Pasal 58 huruf f UU 12/2008 merupakan norma hukum yang bersifat inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional), yaitu tidak konstitusional sepanjang tidak dipenuhi syarat-syarat: ke IV yakni bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang, maka Kesaksian WARTAWAN GIAWA, MEMORIS WAU dan KAPOLRES NIAS SELATAN serta Putusan PN. Medan Nomor 629/Pid.B/2007/PN.MDM [Bukti P-19]  telah membuktikan bahwa Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU 10/2008 serta Pasal 58 huruf f UU 12/2008 tidak dapat dijadikan landasan hukum untuk Tidak Menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan;”=> [5.37]

Berdasarkan Bukti P – 19, yakni  Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 629/PD.B/2007/PN.Mdn   Pemohon dipidana selama 5 ( lima ) bulan hukuman percobaan dan hukuman mana Pemohon telah jalani ; => [5.38]

Bahwa Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU 10/2008 serta Pasal 58 huruf f UU 12/2008 tidak dapat dijadikan landasan hukum bagi Termohon untuk tidak menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan; apabila dihubungkan dengan Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 4/PUU-VII/2009 paragraf [3.18] b yakni:

” Bahwa dari perspektif moralitas hukum, yaitu keadilan, rumusan norma yang demikian meskipun telah memenuhi persyaratan prosedural, tidak serta merta dapat dikategorikan sebagai legal policy yang tidak dapat diuji konstitusionalitasnya sebagaimana keterangan Pemerintah, karena norma hukum a quo jelas tidak memenuhi rasa keadilan. Terlebih lagi jika dibandingkan dengan kebijakan hukum berupa amnesti terhadap para anggota PRRI/Permesta dan GAM yang pada waktu itu juga telah melakukan tindak pidana yang cukup berat ancaman hukumannya menurut hukum positif Indonesia. Demikian pula jika dibandingkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh mereka yang terlibat pemberontakan G.30.S/PKI yang persyaratan tidak terlibat secara langsung atau tidak langsung agar dapat menjadi calon anggota DPR, DPD, dan DPRD telah dinyatakan tidak konstitusional oleh Mahkamah melalui Putusan Nomor 11-17/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004.;=> [5.39]

Apabila dilihat dari waktu melakukan peristiwa pidana yang dituduhkan terhadap Pemohon (DR (Hc.) Hadirat Manao, SH, MH) yakni  tanggal 24 Juni 2005 saat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan serta vonis 5 (lima) bulan hukuman percobaan dihubungkan dengan Pendaftaran Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan 3 Agustus 2010; maka jangka waktu untuk beradaptasi telah terpenuhi Pemohon (DR (HC.) Hadirat Manao, SH, MH) dikuatkan pula dengan adanya Dukungan Organisaisi Kepemudaan dan Organisasi Masyarakat, yakni Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Nias Selatan, Badan Pengurus Pusat Badan Musyawarah Perjuangan Rakyat Nias Selatan, DPC.ORGANDA Kabupaten Nias Selatan, DPC Federasi  Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992 Kabupaten Nias Selatan  dan Ormas/LSM Pelopor Bangsa [ Bukti P- 7 s/d P- 11] yang telah membuktikan bahwa  Pemohon (DR (Hc.) Hadirat Manao, SH, MH)  telah beradaptasi kembali ke masyarakat dan dipercaya masyarakat; => [5.40]

Ahli Hukum Tata Negara (DR.  Mirza Nasution, SH, M.Hum) sebagaimana juga Bukti Pemohon [P- 45] halaman 11  sampai dengan halaman 13 memberikan keterangan :

”Pemberlakuan Pasal 58 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 9 ayat (1) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak memenuhi rasa keadilan dikarenakan :

1. Pemohon DR. (HC) Hadirat Manao, S.H., M.H dituntut pidana karena kurang hati-hati menggunakan gelar akademik dari Perguruan Tinggi yang belum memenuhi syarat; sementara hingga saat ini Perguruan Tinggi dimaksud masih menyelenggarakan pendidikan dan mewisuda Sarjana termasuk Sarjana Sosial ;

2. Pemohon DR. (HC) Hadirat Manao, S.H., M.H menggunakan gelar akademik yang menjadi objek pemidanaan sejak tahun 2001, sementara dasar pemidanaan Pasal 68 ayat (2) Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional baru ada pada tahun 2003, yakni Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 ;

3. Pemohon DR. (HC) Hadirat Manao, S.H., M.H tidak pernah dicabut hak pilihnya oleh Putusan Pengadilan sebagaimana juga merujuk Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 4/PUU/VII/2009 Paragraf [3.18] huruf c halaman 78 yang menyatakan ”… karena terkait dengan pemilihan umum (Pemilu) dalam hal mana secara universal dianut prinsip bahwa peniadaan hak pilih itu hanya karena pertimbangan ketidakcakapan misalnya karena faktor usia (masih di bawah usia yang dibolehkan oleh Undang-Undang Pemilu) dan keadaan sakit jiwa, serta ketidakmungkinan (impossibility) misalnya karena telah dicabut hak pilihnya oleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (vide Putusan Nomor 11-17/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004). Dalam hal ini, Pemohon tidak pernah mendapatkan pidana tambahan berupa pencabutan hak pilihnya baik hak pilih aktif maupun hak pilih pasif (hak untuk dipilih);”

4. Ketentuan Pasal 58 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah sangat tidak adil apabila diberlakukan dalam kasus Pemohon DR. (HC) Hadirat Manao, S.H., M.H sebagaimana juga merujuk Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 4/PUU/VII/2009 Paragraf [3.19] halaman 80 sampai dengan halaman 81  ” Menimbang bahwa Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007 agar pembuat Undang-Undang segera meninjau kembali semua Undang-Undang sepanjang yang berkaitan dengan hak pilih mantan terpidana sebagai hak konstitusional dalam pemilihan pejabat publik. Namun sampai saat ini hal tersebut belum direspons, bahkan pembentuk Undang-Undang membuat pembatasan dan/atau pelanggaran yang lebih berat dengan mengganti frasa “tidak sedang” menjadi “tidak pernah”.”=> [5.41]

Bahwa selanjutnya Ahli Hukum Tata Negara (DR.  Mirza Nasution, SH, M.Hum) sebagaimana juga Bukti Pemohon P- 45 halaman 11 Paragraf Pertama mengemukakan:  ”  Oleh karena itu untuk dapat terpenuhinya hak konstitusional Pemohon dan masyarakat pemilih  pemohon maka demi penegakan hukum dan demokrasi di Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Nias Selatan pada khususnya perlu menegakkan keadilan hukum substantif, mempersatukan kembali hukum dan keadilan yang memberikan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat yang tidak saja memberi manfaat bagi masyarakat tetapi juga menuju kepada ketertiban, kesejahteraan dan keadilan.” => [5.42]

Bahwá Bukti P -15 dan P- 16 telah membuktikan bahwa tindakan KPU  Kabupaten Nias Selatan yang tidak menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan dengan substansi yang sama ketika Pemohon (DR. (HC) Hadirat Manao,SH,MH) tidak dimasukkan dalam Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan  Priode 2004 — 2009  telah dinyatakan oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (onreightmatigheid overheads daad) => [5.43]

Bahwa Notulen Rapat Pleno Termohon tertanggal 11 September 2010 [Bukti P – 26] dan tanggal 4 Oktober 2010 [Bukti P- 32] pada Bagian Kesimpulan menyatakan ” Nama Pasangan Hadirat Manao, SH , MH dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat, namun apabila ada upaya hak politik berdasarkan Surat Nomor 16/Hadirman/PMB/NS/IX/2010 membuahkan hasil maka dapat ditinjau kembali telah membuktikan adanya keraguan Termohon untuk tidak Menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Nias Selatan ;=> [5.44]

Bahwa Ahli Hukum Tata Negara (DR.  Mirza Nasution, SH, M.Hum) sebagaimana juga Bukti Pemohon P- 45 halaman 7 Bagian Akhir menyatakan: ” Berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan Nomor 84/G/2010/PTUN-MDN, tanggal 22 November 2010 <span>Pemohon telah sah sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010.” => [5.45]

Bahwa meskipun telah ada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 84/G/2010/PTUN-MDN Termohon tetap tidak Menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan ;=> [5.46]

Bahwa Surat Pemohon Nomor 023/HADIRMAN/NS/XI/2010 [Bukti P – 34], Nomor 037/HADIRMAN/NS/XII/2010 [Bukti P – 35] dan Nomor 038/HADIRMAN/NS/X/2010 [Bukti P – 36] serta Surat Panwaslukada   Kabupaten   Nias   Selatan Nomor 120/Panwaslu Kada/NS/XII/2010 [Bukti P- 38], dan Nomor 130/Panwaslu Kada/NS/XII/2010 [Bukti P- 39] serta Nomor 146/Panwaslu Kada/NS/XII/2010 [Bukti P- 40]; yang tidak disikapi Termohon hingga perkara ini disidang di Mahkamah Konstitusi sebagaimana keterangan Ketua Panwaslukada Kabupaten Nias Selatan di persidangan MK telah membuktikan Termohon tetap menghalang-halangi Hak Pemohon sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Nias Selatan ;  => [5.47]

Bahwa upaya Banding oleh Termohon (KPU Nisel) terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 84/G/2010/PTUN-MDN, dinilai Ahli Hukum Tata Negara (DR.  Mirza Nasution, SH, M.Hum) sebagaimana juga Bukti Pemohon P- 45 halaman 10 Paragraf Pertama, tidak dapat menjadi alasan untuk tidak menetapkan Pemohon DR. (HC) Hadirat Manao, S.H., M.H dan DENISMAN BU’OLOLO. ST sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan. Menurut DR.  Mirza Nasution, SH, M.Hum.” Apabila menunggu Putusan PTUN yang berkekuatan hukum tetap, maka Tahapan Pemilukada berupa Penetapan Calon Terpilih serta Putusan Mahkamah Konstitusi yang diajukan Pemohon saat ini  tentunya tidak dapat menunggu Putusan PTUN yang berkekuatan hukum tetap.”=> [5.48]

Bahwa Keterangan Ahli Hukum Tata Negara (DR.  Mirza Nasution, SH, M.Hum) sebagaimana dimaksud dalam Paragraf [5.48] Permohonan ini selaras dengan Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi RI Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, yang menyatakan : ” Bahwa dalam beberapa perkara Pemilukada yang pernah diperiksa oleh Mahkamah, terdapat pula beberapa kasus di mana Termohon dengan sengaja mengabaikan Putusan dari suatu lembaga peradilan meskipun masih ada kesempatan untuk melaksanakannya. Bahkan beberapa di antaranya sengaja diulur-ulur oleh Termohon dengan cara mengajukan banding terhadap kasus-kasus tersebut pada ujung waktu pengajuan banding agar para bakal Calon Pasangan menjadi tidak memiliki kesempatan untuk mendaftar atau tidak diikutsertakan sebagai peserta Pemilukada. Hal yang demikian menurut Mahkamah merupakan tindakan yang menyalahi hukum dan konstitusionalisme serta berdampak buruk bagi tegaknya kehormatan badan peradilan, prinsip-prinsip nomokrasi (kedaulatan hukum), dan prinsip-prinsip demokrasi (kedaulatan rakyat). Hak konstitusional warga negara untuk dipilih yang telah dijamin tegas di dalam Pasal 27 dan Pasal 28D UUD 1945, seharusnya tidak dikesampingkan dengan memanipulasi keterbatasan waktu atau memanipulasi lingkup kewenangan aparat penyelenggara Pemilu atau Pemilukada. Jika hal ini terjadi maka akan berpotensi untuk melanggar rasa keadilan dan hak konstitusional para bakal Pasangan Calon;” (Garis bawah oleh pemohon);=> [5.49]

Bahwa sehubungan dengan Paragraf [5.1] sampai dengan [5.49] Permohonan ini, maka untuk memulihkan hak Pemohon, dimohonkan Mahkamah   Konstitusi untuk memerintahkan Termohon melakukan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kabupaten Nias Selatan dengan mengikutsertakan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan ;=> [5.50]

PERMOHONAN PUTUSAN

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Pemohon tetap pada Permohonan Pemohon sebelumnya sebagaimana dalam Permohonan yang telah didaftarkan pada Tanggal 10 Januari 2011 dan telah diperbaiki pada tanggal 20 Januari 2011, yakni: meminta agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan kiranya untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Pemohon memenuhi Syarat untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Periode 2011-2016;

3. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan, tanggal 7 Januari 2011 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor : 01/Kpts/KPU-002.434832/2011 Tentang Penetapan Hasil  Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2011, Tanggal 7 Januari 2011;

4. Memerintahkan Termohon (KPU Nisel) untuk mencabut Surat Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor : 01/Kpts/KPU-002.434832/2011 Tentang Penetapan Hasil  Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2011, Tanggal 7 Januari 2011;

5. Memerintahkan Termohon (KPU Nisel) untuk melakukan Pemilukada Ulang Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan serta menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Selatan untuk priode 2011- 2016.

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia diucapkan terimah kasih.

Jakarta,28 Januari 2011

HORMAT PEMOHON

KUASANYA

IKHWALUDDIN SIMATUPANG, S.H., M.Hum. dan   ANDI BAROAR NASUTION, S.H., M.H.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: